GUDATAnews.com, Seluma - Forum Petani Bersatu (FPB) kembali
menggeruduk dan menduduki ruangan kantor Bupati Seluma pada hari Rabu 23 Juli
2025. Aksi ini dilakukan untuk menuntut kejelasan perkembangan penyelesaian
konflik yang terjadi antara FPB dengan PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL).
Namun, aksi ini semakin memanas ketika diketahui bahwa Bupati dan Wakil Bupati
Seluma tidak ada di tempat.
Pada tanggal 25 Juni 2025 lalu, FPB sudah menggeruduk Kantor
Bupati Seluma untuk meminta audiensi. Namun Bupati sedang melakukan perjalanan
dinas ke luar kota, sehingga yang menerima audiensi adalah Wakil Bupati Seluma
yang kebetulan sedang berada di tempat. Dari pertemuan itu, pemerintah
Kabupaten Seluma akan segera memanggil pihak PT SIL untuk membahas konflik ini.
Masyarakat FPB sudah menunggu selama 2 minggu dan berkirim surat
untuk menanyakan bagaimana perkembangan penyelesaian konflik yang terjadi,
namun hingga kemarin FPB tidak menerima balasan dari surat yang dikirim. Oleh
karena itu FPB datang untuk menanyakan langsung bagaimana perkembangan yang
sudah terjadi.
Menurut Yuli, salah seorang anggota FPB, pihaknya sangat kecewa
karena gagal lagi bertemu dengan bupati. Karena peremuan dengan Bupati ini
sangat penting bagi masyarakat petani yang berkonflik. Konflik ini telah
berlangsung selama 14 tahun namun belum juga menemukan solusi yang tepat. Ini
menunjukkan bahwa Bupati Seluma tidak memiliki komitmen yang kuat untuk
menyelesaikan konflik ini.
FPB berharap pertemuan ini dapat menjadi langkah awal
penyelesaian konflik yang telah berlangsung lama dan pemerintah Kabupaten
Seluma bisa memfasilitasi pertemuan antara FPB dengan PT SIL untuk mendapatkan
solusi.
"Gagalnya pertemuan dengan Bupati ini adalah contoh nyata
dari kepemimpinan yang tidak responsif dan tidak peduli dengan permasalahan
masyarakat petani," ucapnya.
.jpeg)
Para petani telah menunggu selama 3 jam untuk dapat menyampaikan
permasalahan kepada Bupati, namun sekarang mereka merasa diabaikan. Begitu
kuatnya PT SIL di kalangan pemerintah, hingga sejak 2011 hingga sekarang,
Kepala Daerah Seluma tidak ada yang mampu menyelesaikan konflik petani dengan
PT SIL.
“Kami masih akan datang lagi untuk menemui Bupati Teddy
sekaligus ingin membuktikan, apakah memang benar Bupati Teddy tidak mempunyai
nyali, keberanian, dan kuasa untuk berhadapan dengan PT SIL sehingga selalu
menghindari pertemuan dengan FPB,” tutupnya.
Sementara menurut Buyung yang juga merupakan anggota FPB, ia
sangat menyayangkan sikap Bupati Seluma yang tidak menunjukkan itikad baik
untuk berdialog langsung dengan masyarakat. Ketidakhadiran beliau mencerminkan
minimnya komitmen terhadap prinsip transparansi dan partisipasi publik. Jika
kepala daerah enggan membuka ruang dialog dengan warganya sendiri, maka
bagaimana mungkin aspirasi, keluhan, dan pengawasan publik bisa diterima dengan
jernih?
“Saat ini, kami akan meminta Bupati memfasilitasi pertemuan
antara FPB, PT SIL, dan BPN Seluma untuk duduk bersama dan menyelesaikan
konflik ini,” ujarnya.
Egi Ade Saputra, Direktur Genesis menyatakan bahwa saat ini,
Bupati Teddy terlihat menghindari rakyatnya dan memposisikan diri tidak ada
untuk rakyatnya.
‘’Kita bisa lihat, beberapa kali masyarakatnya meminta untuk
bertemu, tetapi beliau selalu tidak ada di tempat. Jika memang beliau peduli
dengan kesejahteraan masyarakat seperti yang disebutkan dalam visi dan misinya,
seharusnya beliau bisa menjadi penengah dalam konflik ini, dan menunjukan
kebenaran terhadap penguasaan lahan masyarakat yang dimasukan oleh PT SIL ke
dalam Hak Guna Usaha (HGU) mereka. Sikap Bupati Teddy ini, menambah daftar
panjang Kepala Daerah Seluma sejak 2011 yang tidak mampu menyelesaikan konflik
antara petani FPB dengan PT SIL,” tegas Egi.
Berdasarkan informasi sementara, dari jumlah pengambilan titik
terakhir yang dilakukan terdata 150 orang petani yang berkonflik dengan PT SIL,
berlokasi di 160 titik lahan, dan tersebar seluas kurang lebih 322 hektare.
Lokasi lahan berkonflik berada di 4 desa, yaitu Desa Lunjuk, Tumbuan, Pagar
Agung, dan Talang Prapat Kabupaten Seluma.(Rls)
