GUDATAnews.com,
Sumatera - Bertepatan
dengan konferensi COP 26 di Glasgow, Skotlandia, jejaring Sumatera Terang untuk
Energi Bersih (STUEB) bersama Watchdoc meluncurkan film dokumenter terbaru
secara terbatas berjudul “Baradwipa” pada
Selasa malam 9 November 2021.
Peluncuran terbatas ini menandai kegiatan nonton bareng
secara serentak di berbagai titik di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera
Utara, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, Palembang, dan Kabupaten Lahat
Sumatera Selatan.
Peluncuran film dokumenter ini sekaligus menjadi puncak dari
serangkaian kegiatan aksi damai yang telah dilakukan di berbagai daerah di
Pulau Sumatera, Indonesia. Dalam aksi tersebut, jejaring STUEB mengirim pesan
“Menolak Punah” untuk mengingatkan para pemimpin dunia terutama Presiden Indonesia
agar serius menangani dampak krisis iklim yang semakin parah terjadi di
berbagai belahan dunia dengan meninggalkan kecanduan terhadap batubara.
“Jokowi terus bicara krisis iklim di forum global dan sangat percaya diri mengklaim bahwa pemerintahannya serius dalam mitigasi perubahan iklim. Namun, yang dilakukan Jokowi di dalam negeri justru sebaliknya. Jokowi dan pemerintahannya terus membangun pembangkit energi kotor yang hanya akan memperburuk iklim global dan mengancam keselamatan warganya sendiri,” ujar Ali Akbar, Konsolidator STUEB.
Saat pemimpin global berbalas pidato yang berapi-api dan berseru tentang pentingnya menangani krisis iklim, masyarakat di Sumatera telah lebih dahulu hidup dalam krisis itu sendiri. Masyarakat di sekitar PLTU telah lama menderita akibat pembakaran batubara.
Abu dan debu batubara menjadi makanan sehari-hari yang membuat paru-paru mereka lebih cepat rusak. PLTU juga menyebabkan kerusakan terhadap sumber mata pencaharian warga baik di pertanian maupun di pesisir pantai.
Film dokumenter Baradwipa merekam dampak nyata yang dialami warga Sumatera akibat industri energi kotor batubara. Lewat film dokumenter dan aksi, Sumatera menyerukan pesan penting mengingat masifnya proyek energi kotor batubara yang tengah direncanakan Jokowi.
Padahal cadangan daya listrik di Sumatera mencapai 4.263 megawatt (MW) dari 25 unit PLTU yang telah beroperasi. Dengan kapasitas tersebut, saat ini surplus pasokan listrik sebesar 55 persen. Namun pemerintah masih bersikeras membangun 22 unit PLTU baru dengan total kapasitas 6.789 MW. Mayoritas PLTU-PLTU tersebut teridentifikasi didukung oleh institusi-institusi keuangan Tiongkok.
Sejauh ini rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo tak memiliki komitmen serius dan tindakan nyata dalam upaya penanganan dampak krisis iklim. Meski negara-negara di tingkat global mulai berkomitmen meninggalkan industri batubara yang tinggi emisi, pemerintah Indonesia, lewat berbagai paket kebijakan seperti UU Minerba dan UU Cipta Kerja, justru terus memberi karpet merah bagi industri energi kotor batubara.
Tak hanya itu, Siti Nurbaya Bakar, yang dua kali menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode pertama dan kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, menyatakan bahwa pembangunan besar-besaran yang dilakukan oleh Presiden tidak boleh berhenti atas nama deforestasi atau atas nama emisi karbon.
“Pola pembangunan yang dilakukan terus memicu ketimpangan yang berakar pada kerusakan lingkungan, dan tidak mampu melindungi hak dasar seluruh masyarakat Indonesia. Para oligarki ekstraktif tambang dan batubara terus menikmati paradigma pemerintah selama ini terutama kini di Sumatera,” kata Ahmad Ashov Birry, juru bicara #BersihkanIndonesia dari Trend Asia.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia menyatakan akan berhenti membangun PLTU pada 2030. Namun, faktanya tidak demikian. Terkhusus di Pulau Sumatera, pemerintah berencana membangun 22 PLTU baru dengan total kapasitas mendekati 7 GW sampai tahun 2028. Status proyek-proyek PLTU ini bervariasi, yakni 3 unit dengan total kapasitas 2000 MW dalam status konstruksi, dan 19 unit dengan total kapasitas 4790 MW berstatus pra-konstruksi.
Dengan perhitungan masa beroperasi PLTU hingga 20-30 tahun ke depan, maka dapat dipastikan PLTU-PLTU baru ini akan jauh melewati tenggat komitmen penghentian pembangunan pada 2030. Ini juga akan membuat Indonesia secara otomatis tidak dapat mencapai target sesuai Perjanjian Paris.
“Kami meminta pemerintah Indonesia untuk tidak memperolok-olok masyarakat global tentang komitmen iklim dan segera ambil tindakan nyata untuk menghentikan pembangunan PLTU baru di Indonesia terutama di Sumatera.” ujar Sumiati Surbakti, Direktur Eksekutif Yayasan Srikandi Lestari.
Pembakaran batubara nyata sebagai bahan pencemar berat dan kontributor emisi global penyebab pemanasan global. Sekitar 44% emisi karbon itu merupakan sumbangan dari pembakaran batubara.
PLTU Batubara Teluk Sepang
Kota Bengkulu. (Foto: Ahfa)
Balada Petani Perempuan Tua
‘’Semangat ya anakku!’’ begitu pesan seorang petani perempuan yang sudah berusia tua kepada anaknya yang akan berangkat mengikuti aksi damai.
Perempuan tua yang kulitnya sudah mulai keriput itu, Nurjanah sebagai salah satu nara sumber di Film Baradwipa, kini telah meregenerasi semangat untuk menuntut hak keluarganya atas lahannya tak tentu lagi kondisinya,
Beberapa tahun lalu, petani perempuan tua itu masih menggarap lahan pertanian di wilayah Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
Namun, sejak adanya kegiatan pemasangan konstruksi PLTU Batu Bara di Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu, nasib petani perempuan tua tersebut tidak nyaman lagi mengolah lahannya.
Sang petani perempuan yang telah berumur senja itu, tidak bisa lagi merawat tanaman seperti dulu lagi karena telah berubah fungsinya setelah digusur.
Naasnya, lahan yang tersisa pun tak subur lagi karena telah menjadi genangan air. Ketika berjalan melintas, kita harus berhati-hati karena tanah menjadi lembut dan ada kalanya licin membuat seseorang akan terpeleset.
Akibatnya, tanaman yang tersisa pun tidak lagi sesubur tempo dulu sehingga pendapatan menjadi menurun dibandingkan hari-hari sebelumnya.
Petani perempuan tua terpaksa bekerja apa saja untuk tetap mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk dirinya dan anak-anaknya.
Perjuangan menuntut keadilan telah dilakukan hingga ke pemerintah pusat di Jakarta. Tetapi hal itu belum cukup untuk memperbaiki nasib keluarganya.
Bersama ratusan petani dan mahasiswa di Bengkulu, pada Jumat 24 September 2021 lalu, anak dari petani perempuan tua itu pun ikut bergabung menggelar aksi damai di depan pintu gerbang Kantor Gubernur Bengkulu.
Sejumlah keluh kesah para petani yang telah disusun dalam bentuk narasi yang akan disampaikan kepada Sang Gubernur selaku pemimpin tak bisa diterima langsung karena Beliau tidak berada di tempat.
Untuk kesekian kalinya, kisah balada petani perempuan tua itu tak tentu penyelesaiannya. Tampaknya, perjuangan untuk memperbaiki hidup lebih baik membutuhkan waktu yang masih panjang.
Sang petani perempuan tua masih terus berharap, meski tak
tahu pasti sampai kapan harus tetap berharap. Harapan terakhirnya tinggal hanya
kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. (Rds/ Ahfa)
