GUDATAnews.com,
Bengkulu - Konflik lahan eks perkebunan PT Bina Bumi Sejahtera antara
petani dengan PT Daria Dharma Pratama (DDP) sudah berlangsung sejak 26 tahun
yang lalu. Dalam kurun waktu tersebut sudah tidak terhitung berapa korban yang
telah jatuh, petani ditangkap, dikriminalisasi dan diintimidasi. Tahun ini saja
petani maju bersama mencatat setidaknya
10 anggota yang terkait soal hukum dengan tuduhan pencurian,
penganiayaan. Belum lagi yang mendapat tindakan yang represif dari keamanan PT
DDP dan juga kepolisian.
Namun sejak satu bulan terakhir perseteruan antara pihak
perusahaan dengan Petani Maju Bersama Mukomuko Bengkulu semakin meruncing,
Petani Maju Bersama yang menguasai lahan sejak
2016 bahkan ada yang di tahun 2012
tidak bersedia lahannya dipanen oleh PT DDP, akibatnya kontak fisik tidak
bisa terhindarkan.
Menjawab situasi ini, Petani Maju Bersama menyatakan kasus
ini tidak akan selesai tanpa kehadiran pemerintah pusat, serta pihaknya sudah
menyampaikan hal ini kepada bupati, gubernur, DPR bahkan kementerian ATR/BPN
tapi tidak ada kejelasan untuk menyelesaikan persoalan ini, yang terjadi justru
mereka membela perusahaan.
Untuk itu Petani Maju Bersama meminta dengan segala hormat
kepada Bapak Menkopolhukam Mahfud MD untuk hadir dan melihat kasus tersebut. Permintaan
ini dilakukan dengan cara mengirimkan surat. Dalam surat ini berisikan situasi
fakta di lapangan yang sebenarnya.
Para petani menunggu kedatangan Bapak Mahfud MD untuk dapat
menyelasaikan persoalan tersebut. (Rls)
